KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 MENURUT DR. YUSUF QARADHAWI DAN DR. QURAISH SHIHAB

INNA, LINSA (2023) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMERINTAHAN DESA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 MENURUT DR. YUSUF QARADHAWI DAN DR. QURAISH SHIHAB. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
cover.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (6kB) | Preview
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (272kB) | Request a copy
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (542kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (324kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (471kB) | Request a copy
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (12kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (289kB) | Preview

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah produk hukum dari pemerintah Indonesia yang mendukung perempuan untuk terlibat aktif dalam sebuah pemerintahan desa. Agama Islam adalah agama yang relevan dengan semua keadaan dan perkembangan zaman sehingga kajian mengenai perempuan tidak henti-henti nya di bahas. Mengenai kajian perempuan yang terlibat aktif dalam sebuah pemerintahan hingga mencapai kuantitas menjadi seorang pemimpin, ulama klasik cenderung melarang akan hal itu, jika hal demikian dilarang maka secara tidak langsung peraturan pemerintah Indonesia telah melanggar syariat dari agama Islam. Dari uraian diatas, penulis mencoba mengkaji secara spesifik tentang pertama Bagaimana pemikiran Dr. Yusuf Qaradhawi dan Dr. Quraish Shihab mengenai keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ketiga bagaimana studi komparatif dari pemikiran Dr. Yusuf Qaradhawi dan Dr. Quraish Shihab mengenai keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Proses pengkajian tersebut dilakukan dengan cara penelitian yang bersifat kualitatif dengan sumber utama buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan data pendukung diperoleh dari artikel-artikel atau website yang berkaitan dengan objek penelitian Hasil dari penelitian didapatkan bahwa, kedua ulama kontemporer tersebut memperbolehkan seorang perempuan untuk terlibat aktif dalam sebuah pemerintahan desa. Namun terdapat perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut Dr. Yusuf Qaradhawi tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi seorang kepala desa dan Dr. Quraish Shihab memperbolehkan perempuan untuk menjadi kepala desa. Kata Kunci: Perempuan, Yusuf Qaradhawi, Quraish Shihab

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords: Perempuan, Yusuf Qaradhawi, Quraish Shihab
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara
Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74233 - Perbandingan Mazhab
Depositing User: INNA LINSA 1920102035
Date Deposited: 02 Aug 2023 07:21
Last Modified: 02 Aug 2023 07:21
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/29373

Actions (login required)

View Item View Item