Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hamidah, Tery (2022) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Preview

Text NEW Revisi TERY munaqosah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi (Studi Pada Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim). Dimana rumusan masalah dalam skripsi ini pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada Pelayanan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pada PelayanAan Pasar Dangku Kabupaten Muara Enim. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitan lapangan (Filed Research) dan metode yang digunakan adalah metode deskritif kualitatif yang menguraikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelasjelasnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan wawancara, dokumentasi,dan juga studi pustaka. Data primer dari skripsi ini diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka seperti bukubuku, jurnal, artikel, surat kabar. Data ini kemudian dilakukan analisis dengan cara mencocokan data yang didapatkan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar yang diterapkan pengelola pasar desa Dangku sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan juga sudah berdasarkan hukum ekonomi syariah atau syara‟ islam. Dimana hasil yang peneliti dapatkan dilapangan adalah pemerintah sudah memberikan fasilitas pasar berupa bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya yang telah dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan dan bertransaksi dalam aktivitas ekonomi dipasar. Retribusi kebersihan yang dipungut oleh pengelola pasar tidak memberikan beban terhadap para pedagang selagi pemungutan itu tidak menyakitkan atau membebani pedagang untuk membayarnya serta adanya tanda bukti pembayaran retribusi kebersihan pasar berupa karcis yang diberikan terhadap pedagang setiap pemungutannya. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan pasar desa Dangku hukumnya boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata Kunci: Peraturan Bupati, Retribusi Pasar, Hukum Ekonomi Syariah

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	TERY HAMIDAH 1720104104
Date Deposited:	07 Aug 2023 09:02
Last Modified:	07 Aug 2023 09:02
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/29503

Actions (login required)

View Item