Adawiyah, Robiatul (2023) KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (123kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) | Request a copy |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
TESIS FULL BAB.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Salah satu wewenang Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang KY dalam mengawasi hakim ini telah beberapa kali di-judicial review oleh sekelompok orang karena dianggap mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi. Tercatat, terdapat tiga Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) yaitu PMK Nomor 005/PUU-IV/2006, PMK Nomor 1- 2/PUU-XII/2014 dan terakhir yaitu PMK Nomor 56/PUU-XX/2022. Dari ketiga PMK tersebut, dapat diketahui bahwa MK tidak menginginkan adanya keterlibatan KY baik dalam mengawasi hakim MK secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas mengenai keterlibatan KY dalam mengawasi hakim konstitusi bertujuan untuk mewujudkаn dan memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis (law in books). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan penelaahan terhadap suatu putusan dengan merujuk pada ratio decidendi dengan memperhatikan fakta materiil di dalam putusan tersebut. Landasan teori yang digunakan adalah teori kekuasaan kehakiman yang terdiri dari teori pembagian kekuasaan, teori check and balances system, teori kelembagaan negara, teori independensi dan teori pengawasan. Adapun teori keislaman yang digunakan ialah teori almawardi dan teori maslahah mursalah. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa keterlibatan MK dalam mengawasi hakim konstitusi mengganggu independensi MK berdasarkan putusan MK Nomor 56/PUUXX/2022 disebabkan dua hal pokok, yaitu bahwa KY dapat menjadi pihak yang bersengketa di MK dan original intent dari pembentukan KY tidak dimaksudkan untuk mengawasi hakim konstitusi karena hakim MK berbeda dengan hakim agung. Adapun keterlibatan KY sebagai pengawas eksternal dapat mewujudkan dan memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi karena KY tidak dapat dipisahkan dengan lembaga peradilan. Lembaga legislatif seyogyanya segera merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan relasi antara MK dan KY dan memperjelas sistem pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap hakim konstitusi. MK dalam memberikan pertimbangan hukumnya, haruslah mendasarkan argumentasi hukum tidak hanya kepada teori ketatanegaraan secara umum saja namun juga harus mempertimbangkan konteks atau keadaan dan praktik ketatanegaraan di Indonesia dan aspek-aspek lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Independensi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Divisions: | Pascasarjana > Program Magister > 74135 - Hukum Tatanegara (Siyasah) (S2) |
| Depositing User: | ROBIATUL ADAWIYAH 2130105018 |
| Date Deposited: | 07 Nov 2023 03:07 |
| Last Modified: | 07 Nov 2023 03:23 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/32266 |
Actions (login required)
 |
View Item |