Rendi Rezki, NIM. 13150055 (2017) PELAKSANAAN SEWA BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK PALEMBANG DITINJAU KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
Rendi Rezki (13150055).pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Perjanjian sewa-beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituang kan dalam bentuk formulir, dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjua ltinggal menyodorkan formulir yang sudah disiapkan sebelum nya. Sedangkan calon penyewa tinggal menyatakan kehendak nya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK palembang menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah. Analisa Data yang telah dikumpulkan dengan cara dianalisis secara kualitatif deskriptif (umum), kemudian disimpulkan secara deduktif (khusus), yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode untuk mengungkapkan masalah dengan cara memaparkan hasil pengamatan kemudian menganalisa nya untuk ditarik kesimpulan. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan pihak PT. DUTA ELEKTRONIK Palembang melalui wawancara dan arsip perusahaan.Data sekunder adalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah yang diambil dari kepustakaan seperti buku-buku dan kitab, serta melalui media internet. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK Palembang menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah telah memenuhi prosedur sesuai aturan Undang- Undang. Dalam aspek Fiqh Muamalah transaksi tersebut tidak dibolehkan walaupun kedua belah pihak dalam keadaan suka sama suka. Sedangkan persamaan dalam transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK tersebut bentuk dan jumlah angsurannya mengandung unsur atas dasar suka sama suka dan dalam kedua hal tersebut dibenarkan baik dalam KUH Perdata maupun Fiqh Muamalah dan perbedaan nya ialah dalam bentuk penggabungan akad nya di mana dalam KUH Perdata di bolehkan dalam Pasal 1338 dan dalam Pasal 1320 sedangkan di dalam Fiqh Muamalah sangat di larang karena di dalam transaksi tersebut menggandung dua akad yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 14 Feb 2019 08:26 |
Last Modified: | 14 Feb 2019 08:26 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/3245 |
Actions (login required)
View Item |