Darmawan, Adham (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
 | There is a more recent version of this item available. |
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) |
Slideshow
A5 Adham.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penulis menemukan masalah terjadinya pernikahan sirri yang berdampak pada sulitnya dalam menerbitkan akta kelahiran anak hasil nikah sirri akibat tidak tercatatnya pernikahan kedua orang tuanya menurut negara, yang berdampak pada sulitnya dalam pemenuhan hak anak. Yang mengakibatkan sang anak tidak memiliki status yang jelas dalam kehidupan nya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris, dimana metode yang digunakan indera manusia untuk dapat melihat, dan orang lain dapat melihat dan memperhatikan tahap-tahap yang akan dipakai. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data awal terkait bagaimana kasus penerbitan akta kelahiran anak hasil pernikahan sirri yang berdampak pada pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak di kota palembang. Jenis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Jenis data ini merupakan cara penelitiannya menghasilakan data deskriptif narasi atau kata-kata secara tertulis yang memaparkan mengenai seluruh permasalahan serta penjelasan yang terkait dengan Bagaimana kasus pernikahan sirri yang berdampak pada pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang di Kota Palembang. Metode kualitatif bisa diberi arti sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam atau fenomena yang terjadi dikehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran anak hasil nikah sirri dapat di terbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palembang, berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, ditentukan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Namun apabila syarat tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran harus ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang saksi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Kebijakan, Nikah Sirri, Akta Kelahiran. |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | ADHAM DARMAWAN 1930101118 |
| Date Deposited: | 28 Feb 2024 07:02 |
| Last Modified: | 28 Feb 2024 07:02 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/35504 |
Available Versions of this Item
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG. (deposited 28 Feb 2024 07:02) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |