Pareza P, Neta (2023) ANALISIS TERHADAP KELALAIAN NADZIR DALAM MELENGKAPI ARSIPAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS : KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG). Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
Cover,.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text
Cover,.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text
DaftarPustaka.pdf Download (54kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy |
|
|
Text
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy |
|
|
Text
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy |
|
|
Text
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy |
|
|
Text
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy |
Abstract
Menurut UU No. 41 Tahun 2004. mengapa terjadi kelalaian nadzir dalam melengkapi arsipan tanah wakaf berdasarkan data di KUA ilir barat II kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis data deskriftif kualitatif dengan menggunakan primer dan sekunder. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. tanah yang diwakafkan harus berstatus hak milik dan juga sesuai dengan maksud dari fungsi sosial dari hak atas tanah yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, bagaimana tanggung jawab badan kenazhiran apabila tidak melakukan tugasnya terkait dengan nazhir yang tidak mendaftarkan tanah wakaf, bagaimanakah akibat hukum jika nazhir tidak mendaftarkan tanah wakaf. Untuk menemukan jawaban dari pennasalahan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran seeara rinei dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam memberikan harta wakaf agar memiliki kekuatan hukum, harta wakaf tersebut harus terdaftar secara sah. Akan tetapi masih berlangsungnya kebiasaan adat istiadat dan kebiasaan agama (Islam) melakukan perwakafan tanah seeara lisan atas saling percaya, tanpa melalui prosedur administratif yang sulit diterobos oleh peraturan pemerintah. Kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Apabila nazhir lalai dalam menjaga harta wakaf, maka ia wajib mengganti rugi hasil wakaf tersebut. Kata Kunci: Nadzir, Wakaf, Hukum Ekonomi Syari’ah, UU No 41 2004 Tentang wakaf
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Nadzir, Wakaf, Hukum Ekonomi Syari’ah, UU No 41 2004 Tentang wakaf |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) |
| Depositing User: | NETA PAREZA P 1830104236 |
| Date Deposited: | 06 May 2024 01:23 |
| Last Modified: | 06 May 2024 01:23 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/37185 |
Actions (login required)
 |
View Item |