TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NOMOR . 45/PID.SUS- TPK/2021/PN.PLG)

Hidayati, Hidayati Ummul (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NOMOR . 45/PID.SUS- TPK/2021/PN.PLG). Undergraduate Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview

Text FULL BAB SKRIPSI UMMUL 12 (1).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dan tersistem. Mulai dari pejabat daerah hingga pejabat pusat tidak luput dari tindak pidana korupsi yang berujung pada perbuatan merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Berkenaan dengan putusan nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg.merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil uang dana Bantuan Operasional Sekolah untuk keperluan pribadi dan menaikan harga renovasi ruangan sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana pada putusan nomor 45/Pid.sus- tpk/2021/Pn Plg. Penelitian ini merupakan penelitian keperpustakaan (Library research) melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah perspektif hukum positif terdapat pada undang – undang nomor 31 tahun 1999 perubahan undang – undang no 20 tahun 2001 pasal 3 yang mana hukuman nya paling lama 20 (Dua puluh) tahun penjara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 45/Pid.sus-tpk/2021/Pn Plg., hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda. Dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana korupsi ini masuk dalam kategori ghulul yang mana sanksi nya berupa jarimah ta’zir yaitu diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) untuk menentukannya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Depositing User:	UMMUL HIDAYATI 1930102094
Date Deposited:	14 May 2024 08:05
Last Modified:	14 May 2024 08:05
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/37551

Actions (login required)

View Item