PENGATURAN PEREMPUAN MENJADI ISTRI KEDUA DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 T AHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM

Adiguna, Alfin (2024) PENGATURAN PEREMPUAN MENJADI ISTRI KEDUA DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 T AHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview	Text Cover.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
	Text Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (186kB) | Preview

Abstract

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan hingga saat ini adalah perkawinan poligami. Poligami sering kali menjadi perbincangan yang hangat, dikarenakan adanya beberapa faktor permasalahan yang melatar belakangi seseorang dalam melakukannya.Terkhusus bagi Pegawai Negeri Sipil, pemerintah mengatur secara khusus mengenai persoalan perkawinan bagi mereka, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pegawai Negeri Sipil Merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan Pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan, salah satunya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang menjadi istri kedua. Metode Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah mengunakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan (library Research), yaitu, penelitian yang meneliti dari segi prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah hukum,yang diambil dari norma-norma sumber hukum primer dan sekunder, Adapun hasil dari penelitian ini adalah perempuan PNS tidak dizinkan menjadi istri kedua dan jika nekat ingin menjadi istri kedua, sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, dan Pengaturan Perempuan menjadi istri kedua menurut hukum Islam, diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang mana, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi istri kedua,akan tetapi dengan dengan syarat laki-laki yang hendak mempoligami mampu untuk berlaku_ adildan hanya_ dibatasi sampai empat orang. Kata Kunci: Aturan. Perempuan. istri kedua. PP No. 45 Tahun 1990, Hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects:	Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Depositing User:	ALFIN ADIGUNA 1930102058
Date Deposited:	03 Sep 2024 01:20
Last Modified:	03 Sep 2024 01:20
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/40908

Actions (login required)

View Item