Oktarisa, Della (2023) PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES KOTA KAYU AGUNG). Undergraduate Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
|
Text
cover a5.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
dftr isi A5.pdf Download (86kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.radenfatah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
bab 1 a5.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy |
|
|
Text
bab 2 a5.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy |
|
|
Text
bab 3 a5.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) | Request a copy |
|
|
Text
bab 4 a5.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy |
|
|
Text
bab5 a5.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy |
|
|
Text
dapus a5.pdf Download (114kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian resor Kota Kayu Agung terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian resor Kota Kayu Agung terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor oleh kepolisian resor Kota Kayu Agung. Jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakasanakan melalui penyelidikan lapangan untuk mengamati apa yang terjadi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode kualitatif.Hasil penelitian Penegakan sanksi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kayu Agung terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 288 dipidana dengan kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp. 500.000 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus pemalsuan STNK dijerat Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan ayat 2 yang diancam dengan pidana selama lamanya 6 (enam) tahun. Sedangkan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan yaitu hukuman berupa hukuman ta’zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Kata Kunci: Penegakan hukum, Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Hukum Pidana Islam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Sanksi, Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Hukum Pidana Islam. |
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
| Depositing User: | DELLA OKTARISA 1930103174 |
| Date Deposited: | 09 Sep 2024 01:20 |
| Last Modified: | 09 Sep 2024 01:20 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/41131 |
Actions (login required)
 |
View Item |