PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENJUAL DATA KEPENDUDUKAN BERBENTUK NON- FUNGIBLE TOKEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

TIKOB, JAYMAN (2023) PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENJUAL DATA KEPENDUDUKAN BERBENTUK NON- FUNGIBLE TOKEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

	Text COVER - JAYMAN.pdf Download (0B)
	Text ABSTRAK - JAYMAN.pdf Download (0B)
	Text BAB 1 - JAYMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) | Request a copy
	Text BAB II - JAYMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB) | Request a copy
	Text BAB III - JAYMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB) | Request a copy
	Text BAB IV - JAYMAN.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA - JAYMAN.pdf Download (614kB) | Preview

Abstract

Belakangan ini, Non-Fungible Token sedang ramai dibicarakan, seperti di Indonesia terdapat pencipta bernama Ghozali, beliau viral karena berhasil menjual fotonya dalam bentuk karya digital, hal ini memicu masyarakat untuk mencoba keberuntunganya, penelitipun menemukan orang yang menjual foto Kartu Tanda Penduduk miliknya sendiri di situs jual beli Non-Fungible Token, sehingga berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu mengkaji norma Hukum Positif pada objek kajianya, pada penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah orang yang mengunakan Data Kependudukan sebagai Non-Fungible Token, pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum Komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem Hukum, atau Undang-Undang. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbadaan dari masing masing. Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hukum Positif adalah bahwa pengunaan Data Kependudukan sebagai NFT merupakan tindakan melawan Hukum dan menyalahi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Berdasarkan hukum islam jual-beli data kependudukan dalam bentuk non fungible token adalah haram karena termasuk jual-beli yang tidak sah. Yaitu jual beli ghahar, karena jual beli tersebut ghahar dan dhahar sehingga mengandung unsur mudhorat, Persamaan dan Perbedaan kedua hukum ialah sama-sama melarang jual-beli data kependudukan dalam bentuk non-fungible token, serta masih diakui keberlakuannya hingga saat ini, keduanya dapat merugikan pihak yang melakukan transaksi dan perbedaan pada hukum positif, terdapat ancaman pidana berupa denda. Sedangkan hukum islam tidak mengandung unsur pidana. Namun hukum islam mengharamkan kegiatan jual beli tersebut karena mengandung unsur mudhorat

Item Type:	Thesis (Undergraduate Thesis)
Uncontrolled Keywords:	Penjualan, Data Kependudukan, token
Subjects:	Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > 74233 - Perbandingan Mazhab
Depositing User:	JAYMAN TIKOB 1810102007
Date Deposited:	10 Sep 2024 04:52
Last Modified:	10 Sep 2024 04:52
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/41205

Actions (login required)

View Item