Wulandari, Nurrezki (2024) ANALISIS MENGENAI SANKSI PIDANA KORUPSI PELEBARAN RUAS JALAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO.27/PID.SUS-TPK/2022/PN.PLG). Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
|
Text
Cover Skripsi Nurrezki Wulandari.pdf Download (307kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK NURREZKI WULANDARI.pdf Download (110kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Nurrezki Wulandari.pdf Download (194kB) | Preview |
|
Text
BAB I NURREZKI WULANDARI.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy |
||
Text
BAB II Nurrezki Wulandari.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) | Request a copy |
||
Text
BAB III Nurrezki Wulandari.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy |
||
Text
BAB IV Nurrezki Wulandari.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitiann ini dilatar belakangi oleh adanya kasus tindak pidana korupsi perlebaran ruas jalan desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus tersebut pelaku terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan penangannya juga harus dilakukan secara luar biasa (extraordinary), rendahnya putusan hakim dalam kasus ini menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera pelaku korupsi. Pokok Permasalahan penelitian ini yang pertama Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perlebaran Ruas Jalan Desa dalam analisis putusan No.27/Pid.Sus Tpk/2022/Pn.Plg dan yang kedua Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perlebaran Ruas Jalan Desa Menurut Perfektif Hukum Pidana Islam putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana perlebaran ruas jalan desa analisis putusan No.27/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi pidana korupsi perlebaran ruas jalan desa putusan No.27/Pid.Sus Tpk/2022/Pn.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dinyatakan bersalah menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b yang diatur dalam Undang Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diancam penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda minimal Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000 , (satu milyar rupiah). Hakim menjatuhkam hukuman kepada pelaku selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adanya keringanan hakim menjatuhkan hukuman tersebut dikarenakan pelaku sudah mengakui kesalahannya, berperilaku baik, sopan di dalam persidangan, pelaku juga sudah mengembalikan semua hasil korupsi, serta pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi sanksinya dikenai hukuman tak’zir yang bearti hukumannya ditetapkan oleh ulil amri atau penegak hukum yang sudah sejalan dengan hukum Islam karena, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman tak’zir. Kata Kunci : Korupsi, Perlebaran Ruas Jalan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Korupsi, Perlebaran Ruas Jalan. |
Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam (Jinayah) |
Depositing User: | Nur Rezki Wulandari 2020103031 |
Date Deposited: | 06 Nov 2024 08:54 |
Last Modified: | 06 Nov 2024 08:54 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/42244 |
Actions (login required)
View Item |