APRIANSYAH, SATRIA (2024) PENOLAKAN PENGUNGSI ROHINGYA OLEH MASYARAKAT ACEH MENURUT TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
Text
Skripsi A5 Satria.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
||
|
Text
Cover A5.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak Skripsi A5.pdf Download (153kB) | Preview |
|
Text
Bab 1 Skripsi A5.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy |
||
Text
Bab 2 Skripsi A5.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy |
||
Text
Bab 3 Skripsi A5.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy |
||
Text
Bab 4 Skripsi A5.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy |
||
|
Text
Dapus Skripsi A5.pdf Download (317kB) | Preview |
Abstract
Fenomena penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tahun 2023 menjadi sebab yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait dengan penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut tinjauan Hukum Positif penolakan pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh belum tepat secara hukum, karena penolakan tersebut tidak menjalankan amanat konstitusi yang tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan juga tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan serta tidak selaras dengan Bab II Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Begitu juga belum tepat menurut tinjauan Hukum Islam, karena penolakan tersebut mengabaikan martabat dan hak kemanusiaan, serta tidak selaras dengan salah satu unsur pokok dalam maqashid syari’ah, yaitu hifdzu an-nafs. Persamaannya adalah sama-sama menjadikan konstitusi negara yang mengedepankan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan sebagai landasan utama ketidaksetujuan terhadap penolakan tersebut. Adapun perbedaannya, menurut tinjauan Hukum Positif pengungsi tidak ada batasan waktu untuk tinggal di tempat pengungsian karena Perpres Nomor 125 Tahun 2016 belum mengatur tentang batasan izin tinggal bagi pengungsi, sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam dari teori fiqih klasik (imam Syafi’i) batasan waktu bagi pengungsi tiga (3) bulan hingga satu (1) tahun, sedangkan dari teori fiqih kontemporer melalui pendekatan maqashid syari’ah hal itu dikembalikan kepada regulasi peraturan dari negara itu sendiri. Kata Kunci: Pengungsi, Rohingya, Hukum Positif, Hukum Islam
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pengungsi, Rohingya, Hukum Positif, Hukum Islam |
Subjects: | Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74233 - Perbandingan Mazhab |
Depositing User: | SATRIA APRIANSYAH 2010102022 |
Date Deposited: | 21 Nov 2024 03:15 |
Last Modified: | 21 Nov 2024 03:15 |
URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/42464 |
Actions (login required)
View Item |