Selvita Sari, NIM. 1531600123 (2019) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
HALAMAN JUDUL.pdf Download (363kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (221kB) | Preview |
Abstract
Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Balai Pemasyarkatan Klas I Palembang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitiann ini untuk mengetahui fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang serta Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Serta bersifat deskriftif normatif yaitu penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang diperoleh. Penelitian ini bertempat di Jalan Kapten A Rivai No. 90 Palemabang. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan menganalisis data. Hasil penelitian penyusun mendapatkan bahwa Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu (1). penelitian kemasyarakatan sebagai tempat mencari data sedetail dan sevalid mungkin, (2) pembimbingan sebagai tempat pemberian pembimbingan kepribadian dan keterampilan seperti ada ruqyah gratis dan menyablon, (3).pengawasan sebagai tempat untuk mengawasi klien balai pemasyarakatan di masyarakat selama masa percobaan (4). pendampingan hanya untuk anak yang berkonflik. Tinjauan Hukum Pidana Islam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sendiri penetapan hukuman ada dua batasan yaitu batasan terendah dan batasan tertinggi, dalam hal di beri kewenangan dan kebebasan untuk memmilih hukumnan sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Pidana penjara dikenal dengan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh syari’at islam yaitu hukuman hudud, qisas, dan diyat. Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Fungsi, Balai Pemasyarakatan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 Aug 2019 02:37 |
| Last Modified: | 29 Aug 2019 02:38 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/4379 |
Actions (login required)
 |
View Item |