PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))

AHMAD, NIZAM (2011) PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview	Text Lembar Bagian Muka.pdf Download (492kB) | Preview
Preview	Text Bab 1 (14).pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text Bab 2 (11).pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text Bab 5 (6).pdf Download (80kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Kedudukan hukum menikahi wanita hamil karena zina menjadi silang pendapat di kalangan Imam Mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Di Indonesia cenderung kepada pendapat yang membolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan tentang hal ini. Oleh karena adanya perbedaan pendapat tersebut menurut penulis layak untuk dianalisa melalui sebuah kajian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Tela'ah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI))". Penelitian ini dilakukan pertama untuk mengetahui dasar pertimbangan Pasal 53 KHI tentang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Kedua untuk mengetahui implikasi atas penerapan Pasal 53 KHI di Indonesia. Ketiga untuk mengetahui relevansi Pasal 53 KHI terhadap pandangan fuqaha tentang pembolehan pernikahan wanita hamil karena zina. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif, Komparatif, Kualitatif. Untuk menela'ah ini penulis mengadakan studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan seperti UU No.1 Tahun 1974, KHI karya Abdurrarahman, kitab-kitab fiqh klasik seperti Fiqh Sunnah karya Sayyid Syabiq, Al-Mahally karya Jalaluddin Al-Mahally, Al-Fiqh alā-Mazāhib al-Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri, al-Ahwal al-Syahkhsiyyah karya Muhammad Abu Zahrah, Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri' karya Prof. Dr. Romli SA, M.Ag, dan Ushul Fiqh 2 karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Dari hasil pembahasan tersebut terdapat beberapa temuan yaitu: bahwa yang menjadi dasar pertimbangan KHI membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina beranjak dari pendekatan kompromistis antara fiqh dengan 'urf (hukum adat) dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan pisikologis berdasarkan kepada asas istislah. Jumhur Ulama termasuk Mazhab Syāfî’î membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan alasan tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadîs yang melarang secara pasti pernikahan wanita hamil karena zina. Status anak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya apabila kelahiran anak tersebut cukup enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan. Tetapi apabila umur kehamilan itu kurang dari enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan Abū Hanîfah memandangnya boleh nikah tetapi tidak boleh dukhul sebelum wanita itu melahirkan jika yang menikahi itu bukan yang menghamili dan status anak dinasabkan kepada laki-laki yang punya bibit. Sedangkan mazhab Māliki dan Hanbali melarangnya, dengan alasan adanya masa iddah wanita hamil (Q.S. al-Thalāq:4) juga hadîs dari Ruwaifiq Ibn Tsabit yang melarang menyirami kebun orang lain. wanita itu boleh dinikahi setelah melahirkan dan bersedia menerima hukuman fisik berupa dera, Imam Ahmad menambahkan harus bertobat. Penulis lebih cenderung memilih pendapat mazhab Mālik dan Ahmad karena sesuai dengan nash. Adapun implikasi dari Pasal 53 KHI adalah membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, akan mengancam dekadensi moral khususnya di negara Republik Indonesia yang mayoritas muslim ini. Artinya membolehkan pernikahan tersebut sama halnya dengan membuka jalan pada kemaksiatan disatu sisi dan meninggalkan salah satu sanksi zina bagi pelakunya disisi lain. Penetapan Pasal 53 KHI relepan dengan pendapat Jumhur Ulama, sedangkan status nasab anak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 250 BW yang menjelaskan tentang sahnya anak dari hasil pembuahan di luar nikah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S2) TH. 2011
Subjects:	Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Depositing User:	PPS Pasca Sarjana
Date Deposited:	04 Mar 2020 02:39
Last Modified:	04 Mar 2020 02:39
URI:	http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6581

Actions (login required)

View Item