WIJAYA, AGUNG (2017) TINDAK PIDANA PENADAHAN PUPUK DALAM PERSEPKTIF SARIQAH (PENCURIAN) STUDI PUTUSAN No.897/Pid.B/2016/PN.Plg.[SKRIPSI]. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
AGUNG WIJAYA (13160002).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Harta benda sebagai sumber kekayaan hidup manusiawi. Namun terkadang didalam mencapai tujuannya manusia sering lupa diri bahkan perilaku manusia melampui batas, sehingga pelaku tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui skripsi ini berjudul Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg, adalah hasil penelitian Library Research untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor: 897/Pid.B/2016/PN.Plg. yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hukum Islam tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman potong tangan apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Apabila unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumanya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman tazir. Juga terdapat perbedaan pandangan dari segi unsur seperti dalam KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain sedangkan dalam Hukum Islam apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama dari pelaku dan korban maka pelaku tidak akan dihukumi dengan hukuman potong tangan. Ini dikarenakan Hukum Islam mewajibkan untuk menghindari sesuatu yang berbau syubhat. Hukum Islam lebih fleksibel karena dalam mekanisme pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini dikarenakan Hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? BP ?? |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 Jul 2017 01:59 |
| Last Modified: | 13 Jul 2017 01:59 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/990 |
Actions (login required)
 |
View Item |