YUSRIANSYAH, ARI FATRAH (2019) PASAL 52 PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 26/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYRAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH ( Studi Perumahan Griya Pesona Harapan Jaya Kota Palembang). Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
|
Text
BAB 1.pdf Download (386kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (299kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 3.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 4.pdf Download (375kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 5.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis empiris, pemberian subsidi bagi masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dibahas pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada pasal 52 ayat 1. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah implementasi program perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perumahan griya pesona harapan jaya kota Palembang. 2) Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap rumah bersubsidi yang tidak dihuni di perumahan griya pesona harapan jaya kota Palembang. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian penulis menggunakan field research. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Implementasi program perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perumahan griya pesona harapan jaya kota Palembang sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tetapi ada beberapa faktor yang harus perbaiki oleh pihak pengembang PT. Alfin Putera Perkasa salah satunya sumber air bersih seperti PDAM belum ada. 2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap rumah bersubsidi yang tidak dihuni atau hanya menjadikan aset/investasi tidak diperbolehkan karena banyak yang dirugikan yaitu rumah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan pemilik rumah yang tidak menghuni rumah itu sama saja dengan melanggar perjanjian yang sudah disetujui bahwa rumah bersubsidi wajib untuk dihuni dan banyak menyebabkan kemadharatan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) |
|---|---|
| Subjects: | Syariah dan Hukum > Hukum (Umum) ?? KZ ?? |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 04:35 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:35 |
| URI: | http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16838 |
Actions (login required)
 |
View Item |